BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Transformasi peradaban dari era fisik-material menuju ruang siber telah mengubah secara mendasar tata hukum peradilan modern. Di era ketika hampir seluruh aktivitas manusia, transaksi bisnis, dan tindak kejahatan meninggalkan jejak digital, hukum pembuktian dituntut bertransformasi dari pendekatan dokumen kertas konvensional menuju sistem pembuktian berbasis teknologi informasi yang sahih, andal, dan teruji secara saintifik. Karakteristik bukti elektronik yang tidak berwujud, mudah dimodifikasi, dan melintasi batas yurisdiksi menghadirkan tantangan epistemologis sekaligus praksis yang nyata bagi sistem peradilan di Indonesia. Buku referensi ini hadir menjembatani jurang pemisah antara doktrin hukum acara normatif dengan prinsip sains forensik digital dan teknologi informasi. Disusun secara komprehensif, kritis, dan empiris, karya ini mengupas tuntas kedudukan bukti elektronik dalam perkara pidana maupun perdata. Pembahasan melingkupi evolusi regulasi Undang-Undang ITE, prinsip kesetaraan fungsional, syarat formil dan materiil penyitaan perangkat digital, doktrin bukti yang diperoleh secara melawan hukum, penyidikan kejahatan siber, pelacakan transaksi aset kripto, hingga pembuktian sengketa kontrak elektronik, teknologi finansial, serta penghitungan ganti rugi kebocoran data. Lebih dari itu, buku ini menguraikan pilar keandalan data melalui verifikasi algoritma perangkum matematis, keutuhan rantai penguasaan barang bukti, prosedur forensik sistem aktif dan mati, serta imutabilitas data berbasis teknologi rantai blok. Dilengkapi evaluasi implementasi persidangan elektronik serta mitigasi risiko manipulasi kecerdasan buatan, buku ini menawarkan cetak biru kodifikasi pembaruan hukum pembuktian digital di masa depan. Ditulis dengan memadukan analisis yurisprudensi dan standar internasional, karya ini menjadi rujukan wajib bagi kalangan akademisi, mahasiswa hukum, hakim, jaksa, penyidik kepolisian, advokat, ahli forensik digital, hingga perumus kebijakan.