HUKUM DAN TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Dari Kerangka Regulasi, Kontrak, hingga Digitalisasi Pengadaan

HUKUM DAN TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Dari Kerangka Regulasi, Kontrak, hingga Digitalisasi Pengadaan Penulis Revi Fauzi Putra Mina, S.H. M.H. Bagus Firman Wibowo, SH. MH Aldi Subhan Lubis, SH. M.Kn SINOPSIS Perkembangan regulasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari dalam administratif menuju tata kelola yang lebih profesional, transparan, berbasis risiko, dan memanfaatkan teknologi informasi. Di sisi lain, fleksibilitas yang dimiliki BLUD sering kali menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai batas kewenangan, mekanisme pengadaan, penyusunan kontrak, pemilihan penyedia, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Berbagai dinamika tersebut memerlukan kajian yang sistematis agar implementasi pengadaan pada BLUD tetap berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan usaha yang sehat, keterbukaan, serta kepastian hukum. Buku ini disusun secara bertahap mulai dari pembahasan mengenai konsep dasar pengadaan barang dan jasa, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip pengadaan sebagai fondasi teoritis. Selanjutnya dibahas konsep Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah beserta karakteristik fleksibilitas pengelolaan keuangannya yang menjadi dasar dalam memahami mekanisme pengadaan pada BLUD. Pembahasan kemudian diarahkan pada kerangka hukum pengadaan barang dan jasa di Indonesia, termasuk regulasi nasional, kedudukan peraturan daerah, serta kebijakan pengadaan yang secara khusus berlaku bagi BLUD. CETAKAN PERTAMA: JUNI 2026 Jumlah Halaman: x+156 Ukuran: Unesco (15x23cm) ISBN: DALAM PROSES